Pengertian Asas Teritorial dalam Hukum Pidana

Daftar Isi

Pengertian, Maksud, Makna Asas Teritorial Adalah

Asas atau prinsip teritorial mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas dari pada tanah (bumi), ia merupakan asas yang paling tua. Yang menjadi ukuran asas ini adalah peristiwa pidana (delik, perbuatan pidana, tindak pidana) yang terjadi dalam batas wilayah Indonesia dan bukan ukuran bahwa pelaku harus berada dalam batas wilayah Indonesia.

Asas Teritorial Dalam Pasal 2 KUHP

Dalam Pasal 2 KUHP dapat di temukan adanya satu asas yang menjadi dasar bagi berlakunya undang-undang pidana dilihat dari segi tempat, yaitu asas teritorial. Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Asas Teritorial Subjektif dan Objektif

Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara Subyektif dan secara Obyektif.

  1. Asas Teritorial secara Subyektif adalah prinsip yang memberikan yurisdiksi kepada negara yang diwilayahnya melakukan tindakan kriminal yang meskipun akibatnya terjadi diwilayah negara lain.
  2. Asas Teritorial secara Obyektif adalah kebalikan dari prinsip Subyektif yang memberikan yurisdiksi kepada negara dimana akibat dari perbuatan kriminal tersebut terjadi, meskipun terjadi diluar wilayah negara tersebut.

Asas Teritorial dan Asas Ekstrateritorial

Asas teritorial menitik beratkan pada terjadinya tindakan pidana dalam suatu negara. Dalam artian bahwa segala bentuk tindak pidana yang terjadi dalam negara tersebut tidak bisa lepas dari peraturan pidana yang telah diundang kan kecuali bagi orang-orang asing yang mendapat hak eksteritorial yang tercantum dalam Pasal 9 KUHP.

Orang-orang asing yang mendapat hak eksteritorial, mereka tidak dapat diganggu gugat sehingga ketentuan pidana nasional tidak berlaku bagi mereka dan mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana negaranya sendiri. Dengan adanya hak eksteritorial bukan berarti mereka dapat bertindak di luar ketentuan hukum. Bagi mereka senantiasa dapat dimajukan pengaduan kepada pemerintahannya. Pengaduan ini dapat disertai dengan tuntutan untuk menarik mereka ke negaranya untuk diadili berdasarkan hukum pidana di negaranya, hanya saja hal ini harus senantiasa dilakukan melalui jalur diplomatik.

Contoh Asas Teritorial

Seseorang Pria menembakkan senjatanya di dalam wilayah negara Ruritania dan melewati batas negara tersebut sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bloggovia. Dalam peristiwa ini adanya penembakkan yang terkena oleh seseorang. Berdasarkan asas teritorial, maka setiap kejahatan yang terjadi diwilayah suatu negara, negara berhak untuk mengadili setiap kejahatan yang terjadi diwilayah teritorial.

Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu Negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, ICC berdasarkan statuta roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya diwilayah yuridiksi Negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional.

© 2019 , hukum - All rights reserved.