Pengertian Asas Teritorial dalam Hukum Pidana

Daftar Isi

Pengertian, Maksud, Makna Asas Teritorial Adalah

Berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara, pada umumnya yang dianut oleh semua negara di dunia adalah asas teritorial. Menurut beberapa ahli asas teritorial ialah:

Moeljatno, asas ini diartikan perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.

Van Hamel yang menyatakan tentang pegertian dari asas teritorial ialah :

“Naar het territorialiteitsbeginsel beheerscht de strafwet van eenen staat, krachtem diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onajhankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtsbelang”

Asas teritorial adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas ini dapat diliat dari ketentuan pasal 2. Akan tetapi, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdsarkan asas eksteritorialitas.

Asas Teritorial Dalam Pasal 2 KUHP

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiaporang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 2 KUHP, “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Sebagaimana asas hukum pada umumnya, asas teritorial ini juga terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian asas teritorial yang pertama adalah terhadap orang. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan hukum negara tersebut.

Asas Teritorial Subjektif dan Objektif

Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara Subyektif dan secara Obyektif.

  1. Asas Teritorial secara Obyektif adalah kebalikan dari prinsip Subyektif yang memberikan yurisdiksi kepada negara dimana akibat dari perbuatan kriminal tersebut terjadi, meskipun terjadi diluar wilayah negara tersebut.
  2. Asas Teritorial secara Subyektif adalah prinsip yang memberikan yurisdiksi kepada negara yang diwilayahnya melakukan tindakan kriminal yang meskipun akibatnya terjadi diwilayah negara lain.

Asas Teritorial dan Asas Ekstrateritorial

Pengecualian terhadap Asas Teritorial ini antara lain adalah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat serta petugas lembaga internasional. Pengecualian terhadap kepala negara berdasarkan asas par in parem non hebet imperium yang berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain.

Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Perkembangan selanjutnya asas par in parem non hebet imperium dikecualikan dari kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Contoh Asas Teritorial

Seseorang Pria menembakkan senjatanya di dalam wilayah negara Ruritania dan melewati batas negara tersebut sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bloggovia. Dalam peristiwa ini adanya penembakkan yang terkena oleh seseorang. Berdasarkan asas teritorial, maka setiap kejahatan yang terjadi diwilayah suatu negara, negara berhak untuk mengadili setiap kejahatan yang terjadi diwilayah teritorial.

Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu Negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, ICC berdasarkan statuta roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya diwilayah yuridiksi Negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional.

© 2019 , hukum - All rights reserved.